Total Uang Akil Mochtar yang Disita KPK Senilai Rp 7,2 M

Jebrreet - KPK telah menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Dari dua penggeledahan itu, KPK total menyita uang dengan jumlah Rp 7,2 miliar.

Dari data yang dihimpun detikcom, Jumat (4/10/2013), pada saat operasi tangkap tangan terhadap Akil di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Rabu (2/10) sekitar pukul 22.00 WIB, penyidik berhasil menyita uang sekitar Rp 4 miliar. Uang tersebut terdiri dari 284.050 dollar Singapura dan 22 ribu dolar Amerika.

"Dan uang dalam travel bag biru dengan total Rp 1 miliar," ujar Ketua KPK Abraham Samad saat konpers di Gedung KPK, Kamis (3/10). Samad menyebut jika ditotal secara keseluruhan uang itu berjumlah Rp 3 miliar dari Pilkada Gunung Mas dan Rp 1 miliar dari Pilkada Lebak.

Tidak selesai disitu, penyidik KPK kembali menggeledah rumah dinas Akil dan berhasil menemukan uang senilai Rp 2,7 miliar. Uang tersebut ditemukan di dalam dua tas yang berbeda.

Selain di rumah dinas, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil di Gedung MK, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dalam ruang kerja Akil, penyidik berhasil menyita Rp 500 juta.

"Nilainya lebih dari Rp 500 juta yang ditemukan di dua buah koper," bisik sumber detikcom yang enggan disebutkan namanya. Uang itu kini diamankan KPK. Belum diketahui apakah uang itu terkait dengan Pilkada Lebak, Gunung Mas, atau kasus lainnya.

Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

 Jakarta - Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.

Fenomena politik dinasti seperti layaknya politik kartel yang menganut politik balas budi, politik uang maupun politik melanggengkan kekuasaan. "Seolah-olah kebebasan politik yang semakin terbuka ini, dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang punya segala akses untuk menggapai kapitalisasi dan kekuasaan,"kata pengamat politik UI Ari Juanedi kepada detikcom, Senin (22/7/2013).

Ari mempertanyakan proses kaderisasi di parpol. Menurutnya, makin maraknya praktek politik dinasti di berbagai pilkada dan pemilu legeslatif, diperkirakan akan terus berlanjut selama proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya alias macet.

Sebagai contoh, sebut saja politik dinasti yang terjadi di Provinsi Banten di mana Ayah, anak, menantu, keponakan dan kerabat Gubernur Ratu Atut Chosiyah memegang berbagai lini kekuasaan, baik eksekutif dan legeslatif. Di daerah lain, pemilihan gubernur Sumatera Selatan yang diikuti Herman Deru berpasangan dengan Maphilinda Syahrial Oesman.

Maphilinda adalah istri dari mantan Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman yang terjerat kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-api. Oleh Pengadilan Tipikor. Isteri Walikota Bekasi, Jawa Barat Mochtar Muhammad juga masih sempat berlaga di Pilwali Bekasi.

Istri yang menggantikan suaminya sebagai kepala daerah juga tersebar di mana-mana. Sebut saja Widya Kandi Susanti yang menjabat Bupati Kendal, Jawa Tengah yang menggantikan Hendy Boedoro, yang kini mendekam di penjara akibat menyelewengkan APBD Kendal. Lalu istri dari Idham Samawi, Sri Suryawidati yang juga menduduki kursi sepeninggalan suaminya di Kabupaten Bantul.

Idham kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DIY pada kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp 12,5 miliar.

"Hampir disemua ajang pilkada, bila suami sudah menyelesaikan masa tugasnya sebagai kepala daerah, maka sang istri seolah-olah 'terpanggil' ikut meneruskan jejak kepemimpinan keluarga dalam politik," jelasnya.

Ari menilai tidak ada yang salah dengan politik diniasti. Namun memilih pemimpin daerah yang tidak memiliki kapabilitas seperti sama saja menyerahkan nasib masyarakat ke orang yang salah. Pemilih seharusnya mendapatkan political literasi berupa pemahaman dan pengalaman mengenai sepak terjang calon kepada daerah atau calon anggota legislatif.

"Jangan lagi kita membeli kucing dalam karung. Yang kita hendaki sebenarnya kucing Anggora, ternyata yang kita dapatkan kucing buduk," terangnya.

Ke depan todak ada lagi anggapan calom pemimpin bisa dikarbit karena orang tuanya pernah menjadi Bupati, Gubernur atau Ketua Umum Partai. Pemimpin bisa saja lahir dari pondok pesantren, asrama mahasiswa, daerah perkampungan miskin atau taruna militer.

"Parpol hendaknya tidak berpikir jangka pendek dalam meraih kekuassan tetapi harusnya berpikir jangka panjang untuk kemashalatan ummat," kata Ari.

Konektivitas Handal Di Media Center APEC 2013

Jakarta - Jika berbicara mengenai penyelenggaraan APEC 2013, tentunya salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan adalah media center. Bagaimana tidak, media center adalah tempat dimana 3000 awak media dari seluruh negara berkumpul untuk menjadi saksi dari konferensi internasional tersebut dan menyusunnya kembali ke dalam tulisan nan apik untuk disebarkan ke masyarakat.

Media center APEC 2013 menyajikan konektivitas handal yang mampu menampung segala kebutuhan awak media seperti browsing, mengirimkan materi berita dan berkomunikasi ke negara asal masing-masing. Media center ini dilengkapi dengan 550 line fixed wireline, layanan IP Phone untuk telekomunikasi internasional (IDD Call), akses internet kecepatan tinggi dengan bandwidth hingga 2x10 Gbps, jaringan Wifi yang all coverage, Mobile SNG (Satelite News Gathering) untuk broadcaster dengan coverage nasional dan internasional serta jaringan privat ke semua lokasi venue.

Infrastruktur dan layanan ICT mutakhir yang disediakan di media center APEC 2013 yang berlokasi di Bali Nusa Dua Convention Center ini dapat dikatakan setara dengan event perhelatan Olimpiade 2012 di London, Mobile World Congress 2013 di Barcelona dan Seibu Dome Tokyo, Jepang. Keseluruhan infrastruktur dan fasilitas telekomunikasi ini disediakan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) selaku Telecommunication Partner APEC 2013.